| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
Dilihat dari Perizinan

Diskop Inhu : Tidak Layak Koperasi Tunas Harapan Lakukan Pungutan Sewa


Lamhot Manururung | Indragiri Hulu
Kamis, 20/07/2017 - 15:43:53 WIB
Sigapnews.co.id | Inhu - Terkait pungutan sewa rumah di lokasi Bandara (Bandar udara) Japura diduga ilegal menjadi catatan khusus Dinas Koperasi UKM Kab. Indragiri Hulu (Inhu).

Pungutan tersebut dilakukan oleh  pihak Koperasi pegawai republik indonesia (KPRI ) Tunas Harapan,  dibawah otoritas pengawasan Bandara Japura.

Kepala Bidang (Kabid ) Koperasi dan Kelembagaan UKM Inhu, Muslim, saat dikonfirmasi awak media Sigapnews.co.id diruang kerjanya, Senin (12/07) terkejut perihal kegiatan pungutan tersebut.

"Terus terang, baru kali ini kami mendengar ada kegiatan Koperasi Tunas Harapan seperti itu", Ucap Muslim sembari geleng kepala. 

"Tolong beri waktu kepada kami, secepat mungkin kami akan turun kelapangan," ucap Muslim.

Muslim menambahkan pihaknya belum bisa berkomentar lebih jauh dan akan mempelajari apakah Koperasi Tunas Harapan itu punya hak atau tidak melakukan pungutan sewa rumah dari masyarakat.

Contoh kwitansi pungutan yang dilakukan koperasi Tunas Harapan

Menurut Muslim, Badan Hukum (BH) Koperasi Tunas Harapan diterbit oleh Dinas Koperasi Provinsi Riau tahun 2012. 

Sifat kegiatanya hanya simpan pinjam, dan laporan Rapat Anggota ( RAT) terakhirnya tahun 2015 yang lalu. 

"Melihat data dari Koperasi Tunas Harapan, rasanya tidak layak Koperasi Tunas Harapan melakukan pungutan sewa tersebut. Semua aturan yang menyangkut koperasi tertuang dalam UU Koperasi," Tegasnya. 

Sebelumnya, baik Kepala Bandara Udara Japura, Kapt. Moh. Kurniawan, maupun Ketua Koperasi Tunas Harapan, Zulhaimi saat dikonfirmasi awak media Sigapnews.co.id beberapa waktu yang lalu sama-sama membenarkan ada pungutan sewa rumah melalui Koperasi Tunas Harapan setiap tahunya dari masyarakat yang menduduki tanah negara milik Bandara.

Koperasi Tunas Harapan Bandara memiliki dasar hukum berupa surat kesepakatan yang ditandangani masyarakat dengan materai Rp 6000. 

Ditambah dengan Peraturan Dirjen Perhubungan no 572 tahun 2012. Semua uang yang terkumpul dari pungutan sewa rumah disetorkan kenegara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Liputan Lamhot Manurung





Berita Lainnya :
 
  • Masyarakat Desa Mahato Minta Pemkab Rohul Tinjau Ulang Rencana Pembangunan PKS. PT. KAS
  • Masrul Hakim: Sekolah Wajib Terapkan Protokol Kesehatan.
  • Ratusan Sepeda Motor saat Balap Liar Diamankan Polisi di Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru
  • Calon Kapolri Listyo Sigit Banjir Dukungan Tokoh Agama Kuansing
  • Gunung Sinabung Erupsi, Semburkan Abu 500 Meter, Ini Imbauan BPBD...
  • Waspada!...Beredar Situs Palsu Kartu Prakerja, Diduga Mencuri Data Pribadi
  • Basarnas Kumpulkan 10 Kantong Jasad di Hari ke-9 Evakuasi Pesawat Sriwijaya Air Jatuh
  • Update Covid-19 17 Januari 2021 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu
  • Jelang Pelantikan Joe Biden Situasi Tegang, 50 Negara Bagian AS Waspada Penuh
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved