| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 

Mursini hadiri Sidang Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Terhadap Ranperda LPJ Tahun 2019


Sigapnews.co.id | Nasional
Rabu, 12/08/2020 - 07:44:48 WIB
SIGAPNEWS.CO.ID/TELUKKUANTAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi menyetujui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun anggaran 2019 

Hal itu disampaikan dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dengan agenda Penyampaian pendapat akhir DPRD Terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, di depan 25 Anggota Dewan Yang hadir  Senin (10/8/2020).

Sidang Paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Andi Putra SH MH didampingi oleh Waka I Zulhendri dan Waka II Juprizal SE MSi serta 28 anggota DPRD lainnya.

Turut hadir dalam sidang Paripurna Bupati Kuansing H. Mursini, Sekda Kuansing DR. Dianto Mampanini,para Kadis, Kaban, Kapolres, Pabung Inhu-Kuansing 0302/Inhu, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Ka. Lapas Teluk Kuantan, Para Camat, serta tamu undangan lainnya.

Sebelum LPJ tahun anggaran 2019 di setujui oleh Anggota DPRD Kuansing. DPRD menyampaikan pendapat akhir yang disampaikan oleh juru bicara DPRD Kuansing yang di sampaikan oleh Drs.H.Darmizar. Dimana, DPRD Kuansing menyampaikan sejumlah kesimpulan terhadap Ranperda LPJ tahun anggaran 2019.

Pertama, Pemkab Kuansing diminta segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2019 sesuai tenggang waktu yang diberikan peraturan perundang-undangan.

Kedua, untuk rekomendasi BPK RI terkait audit terhadap kelemahan Administrasi harus dilakukan pembenahan, termasuk pertimbangan dan kajian aturan lebih lanjut untuk melakukan penganggaran pengajuan belanja modal dan barang agar sesuai standar akuntansi pemerintah.

Ketiga, Penerimaan PAD sesuai dengan dengan potensi sumber PAD yang dilaksanakan secara terukur, transparansi, akuntabel, dan ditingkatkan pada masa mendatang dengan menggali sumber PAD yang baru.

Keempat, terhadap pengelolaan aset daerah berupa tanah perlu disesuaikan pencatatannya dengan sertifikat agar tidak terjadi perselisihan besaran luas sebagai mana yang direkomendasikan BPK RI, terdapat 46 pencatatan tanah dalam KIB A. Kemudian, untuk aset yang bergerak berupa kendaraan roda empat dan roda dua perlu diinventarisir dan sesuai dengan penggunaan.

Kelima, pelaksanaan sanksi bagi rekanan untuk pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, dilaksanakan secara konsisten, begitu pula terhadap OPD yang memiliki kegiatan tersebut agar di tegur oleh Bupati.

Emam, Berkenaan dengan rekomendasi BPK RI terhadap penyaluran bibit sawit kepada masyarakat yang tidak tepat sasaran untuk ditindaklanjuti, sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI, agar tidak menjadi persoalan hukum kemudian hari.

Tujuh, Bahwa untuk efektivitas pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten, di harapkan Bupati Kuansing menambah personil auditor sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Delapan, Semua temuan BPK RI baik dalam sistem pengendalian internal maupun temuan terkait kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan yang sama.diharapkan jangan terjadi berulang ulang pada masa mendatang.papar Darmizar.

Sementara Bupati Kuantan Singingi pada penutupan rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019 menyampaikan 

Lebih terwujudnya Good Gevernance dalam Penyelenggaraan  Negara, pengelola Keuangan Negara perlu di selenggarakan secara Profesional terbuka dan Tanggung Jawab sesuai dengan peraturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang sebagai cerminan penerapan kaidah yang baik dalam mengelola keuangan Negara.

Pemerintah kabupaten Kuantan Singingi berupaya menerapkan asas-asas umum atas usaha bersama antara pihak Legislatif dan eksekutif sehingga tercapainya perolehan Predikat WTP terhadap pertanggung Jawaban Pelaksanaan  APBD Kabupaten Kuantan Singingi tahun Anggaran 2019 dari BPK RI perwakilan Provinsi Riau 9 kali berturut-turut sejak tahun 2011-2019.



Liputan : R.A





Berita Lainnya :
 
  • SK Dinilai Cacat, Muryanto Amin Banding ke Kemendikbud
  • Penembakan Pengusaha Haji Jumhan Terkait Penyelundupan Rokok Ilegal
  • Korban Sriwijaya Air Putri Wahyuni Dibawa ke Pekanbaru
  • Donita Marbun Penderita Tumor Butuh Uluran Tangan Dermawan
  • Ketua DPRD Madina Minta Gubsu Evaluasi Penundaan KBM Tatap Muka
  • Ahli Waris Korban Sriwijaya Air Asal Pekanbaru Terima Santunan Rp50 juta Dari Jasa Raharja
  • Warga Kepri Yang Telah Divaksin Jika Bepergian Tak Perlu Tes COVID-19
  • Wali Kota Jambi: Sistem Belajar Tatap Muka Ditunda, Ini Alasannya
  • Seminggu Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182: CVR Masih Dicari, 17 Korban Teridentifikasi
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved