| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
Blokir Internet Papua

Blokir Internet di Papua dan Papua Barat, Koalisi Sipil Somasi Jokowi dan Kominfo


Sigapnews | Nasional
Jumat, 23/08/2019 - 22:40:45 WIB
Aliansi SAFEnet saat menggelar aksi solidaritas di depan Kementerian Informatika dan Komunikasi di Jl Tanah Merdeka, Jakarta, Jumat, (23/8/2019).(Foto: Sigapnews.co.id/Piter).
TERKAIT:
SIGAPNEWS.CO.ID, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah lembaga seperti SAFEnet, Elsam, Kontras, Yayasan Pusaka, AJI dan juga Change.org melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) karena melakukan pelambatan dan blokir internet di Papua dan Papua Barat.

"Sebab, kami menilai tindakan yang dilakukan oleh Kominfo ini tidak memiliki dasar hukumnya. Sampai ini seperti kami tahu tidak ada ketentuan yang mengatur kewenangan pemerintah, menteri untuk melakukan pelambatan atau pemutusan akses internet," kata perwakilan koalisi Damar Juniarto saat menyerahkan surat somasi di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).

Sebelumnya, koalisi ini mengelar aksi di depan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sambil membawa poster yang bertuliskan #NYALAKANLAGI, koalisi meminta bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Namun, karena Rudiantara masih mengelar rapat di Kantor Staf Presiden, koalisi ditemui oleh perwakilan kementerian.

Damar yang juga Direktur Eksekutif SAFEnet ini menilai bahwa tindakan Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Koalisi juga menilai perbuatan membatasi akses dan pemutusan akses internet itu bukan bentuk diskresi yang diperbolehkan menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 12.

Menurut koalisi, penetapan pembatasan terhadap hak sipil untuk membatasi akses internet harus dinyatakan oleh presiden secara terbuka kepada masyarakat. Selain itu, pembatasan tersebut juga dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan secara terbuka pula.

"Jadi bukan di tangan menteri. Karena itu, tindakan presiden membiarkan itu merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa," kata Damar.

Dalam somasinya, koalisi meminta kepada Presiden Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk segera mencabut pembatasan tersebut. Koalisi juga menuntut kepada Presiden Jokowi sertan menteri untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan memblokir internet di Papua dan Papua Barat, menyusul adanya aksi demonstrasi yang terus berlanjut. Pemblokiran layanan data dilakukan sejak Rabu (21/8/2019) sore.

Kebijakan ini diambil untuk mempercepat proses pemulihan situasi. Selain itu, pemblokiran oleh kementerian juga menimbang alasan keamanan dan ketertiban.

Pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan belum memastikan kapan akan mencabut kebijakan tersebut. Ia menyebut ada dua syarat agar layanan telekomunikasi dapat kembali pulih.(*)

Liputan: Piter
Editor  : Robinsar Siburian





Berita Lainnya :
 
  • Edhy Prabowo Mengeluh, Tak Bisa Bertemu Keluarga Dua Bulan
  • Mantan Dirut Asabri Diperiksa Kejaksaan Agung Atas Dugaan Korupsi
  • Trump Selama Presiden 30.000 Kali Berbohong ke Publik atau Rata-rata 21 Kali/Hari
  • Warga Batam Positif COVID-19 Tercatat 5.426, Bertambah 28, Terkonfirmasi Positif 17 Orang
  • Mantan Bupati Kampar Jefry Noer di Panggil KPK Terkait Kasus Proyek Jembatan Waterfront City
  • Bapenda Bakal Tempel Stiker Merah di Rumah Penunggak Pajak
  • Polda Riau Periksa Pejabat Bea Cukai Yang Tembak Haji Jumhan alias Haji Permata
  • Syahmadi Malau Kukuhkan Tengku Dasrizal Sebagai Ketua PAC PP Kunto Darussalam
  • Mendesak, Mencari Solusi Atasi Konflik Sawit
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved