| | | | | | | | |
| | | | | | | |
 
LKPj Bupati Kuansing

DPRD Gelar Paripurna LKPj Bupati Kuansing 2018


Radian Ali | Kuantan Singingi
Senin, 22/04/2019 - 19:01:34 WIB
Bupati Kuansing Drs.H Mursini,M.Si  Menyerahkan LKPj Pemerintah Daerah Bersama Ketua DPRD Andi Putra,SH 
TERKAIT:
Sigapnews.co.id/Telukkuantan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuansing laksanakan rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten Kuansing di gedung DPRD lantai 2, Senin, 22/04/2018

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Andi Putra SH.MH, dihadiri anggota DPRD, bupati Mursini, wakil Bupati H.Halim, forpimda, kepala OPD serta camat se Kabupaten Kuansing

Ketua DPRD Kabupaten Kuansing Andi Putra,SH.MHmenegaskan, fungsi pengawasan, LKPj Kepala Daerah merupakan instrument penting bagi DPRD dalam rangka evaluasi terhadap penyelenggara pemerintahan daerah. 

Hal tersebut berdasarkan pada pasal 69 ayat 1 serta pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sementara itu, Bupati Mursini  dalam nota pengantarnya menerangkan bahwa setiap tahun pemkab Kuansing wajib menyampaikan LKPj kepada DPRD.

Lanjut Bupati Mursini LKPj tujuannya adalah memberikan keterangan tentang pelaksanaan tugas umum pemerintahan selama 2018.

Kewajiban itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

”Pada pasal 69 ayat 1 bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah,” urainya.

Selanjutnya, dalam pengantar LKPj mengatakan, tahun 2018 realisasi pendapatan yang diperoleh dalam rangka membiaya penyelengaraan Pemkab Kuansing mencapai Rp 77.299.507.716.88 (75.68%), sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp.1.344.118.764.236.48 (93.84%)

Kemudian pada tahun 2018 urusan pilihan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang paling menyedot anggaran paling besar Dinas Pertanian sebesar Rp. 32.481.906.553  diikuti dinas perikanan, Dinas, dinas Pariwisata serta dinas Koperasi dan UKM




Liputan : Radian 





Berita Lainnya :
 
  • PKS: Jokowi Makin Tidak Optimistis Saat Target RAPBN 2020 di Kritik
  • Kebakaran Hutan TNTN Riau Setelah Kunjungan Kapolda dan Wakil Komandan Satgas Karhutla
  • Di APBD-P Riau 2019 Ada Dana Desa Juga Minta Pusat Bantu Garap Pariwisata
  • Tiga Mantan Anggota DPRD Masuk DPO Satpol PP Pekanbaru
  • Sijago Merah Hanguskan Rumah Maryanto dan Petugas Pengadilan Agama
  • Senator Doktor Ferryandi Layak Sebagai Ketua DPRD Inhil
  • Penggeledahan KPK di Kantor PT MAM Rampung
  • Aturan Baru Trump: Tahan Imigran tanpa Batas Waktu
  • Usai dari Persebaya, Djadjang Nurdjaman Kini Latih Barito Putera
  •  
     
     
     
     
     
     
    Polri dan Mitra Litas Daerah  
    -Mitra Polri   Provinsi Riau Utama
    -Polda Riau -Polresta Pekanbaru -Polres Inhil -Kota Pekanbaru -Kab. Inhil -Nasional -Pendidikan
      -Polres Dumai -Polres Rohul -Kota Dumai -Kab. Rohul -Politik -Hiburan
      -Polres Kampar -Polres Rohil -Kab. Kampar -Kab. Rohil -Ekonomi -Pertanian
      -Polres Bengkalis -Polres Kuansing -Kab. Bengkalis -Kab. Kuansing -Hukrim -Advertorial
      -Polres Pelalawan -Polres Siak -Kab. Pelalawan -Kab. Siak -Sosial -Lensa Foto
      -Polres Inhu -Polres Meranti -Kab. Inhu -Kab. Meranti -Budaya -Foto
    About Us - Redaksi - Pedoman Media Siber - Info Iklan - Disclaimer - Index
    Copyright © 2015-2017 PT. MEDIA SIGAP INDONESIA, All Rights Reserved